JAKARTA - Pegamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sueyadi Culla menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal dalam menerjemahkan aspirasi rakyatnya sendiri terkait kasus yang menimpa penahanan dua pimpinan non-aktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. "Ada dua tuntutan masyarakat terhadap SBY. Pertama meminta Presiden SBY selaku Kepala Negara segera memerintahkan Kapolri untuk mengeluarkan Bibid-Chandra dari tahanan Polri karena prosesnya dirasakan sangat tidak adil dan kedua menon-aktifkan Kabareskrim Susno Duadji. Namun yang dilakukan SBY membentuk Tim Pencari Fakta," kata Sueyadi, di press space DPR Jakarta, Selasa (3/11). Dalam menyikapi kasus penahanan terhadap Bibid-Chandra yang dilakukan oleh Polri, lanjut Sueyadi, rakyat sesungguhnya ingin lebih realistis dan langsung ke pokok persoalan, yaitu siapa pun di negara hukum ini tidak boleh sewenang-wenang. "Sikap realistis ini yang tidak dipahami oleh SBY sehingga rakyat melakukan perlawanan sesuai dengan haknya sebagai pemegang kedaulatan." The more authentic information about tech you know, the more likely people are to consider you a tech expert. Read on for even more tech facts that you can share.
Selain itu, Sueyadi Culla juga mengkritisi DPR yang terkesan diam dalam menyikapi kasus penangkapan Bibid-Chandra. "Mestinya DPR juga melakukan fungsi-fungsi kontrol terhadap proses yang dilakukan Polri dalam menahan Bibid-Chandra. DPR sekarang makin aneh saja karena mereka teramat responsif terhadap kepentingan penguasa dan tuli terhadap hak-hak rakyatnya yang membutuhkan rasa keadilan dan kenyaman," ujar Sueyadi. Padahal pergerakan masyarakat sipil saat ini sudah mendelegitimasi kepercayaan terhadap kepolisian. Jika gejala ini tidak juga disikapi secara cerdas, sebentar lagi pergerakan sipil akan mengarahkan kekuatannya kepada presiden dan wakil rakyat yang duduk di DPR ini. "Modal dukungan yang diperoleh melalui demokrasi prosedural dalam pemilu tidak akan menjamin sebuah kekuasaan bisa berakhir sesuai dengan mekanisme apabila yang memperoleh dukungan itu ternyata tidak peka terhadap aspirasi masyarakatnya," imbuh Sueyadi Culla. Sementara Anggota Komisi III DPR, Achmad Rubaie menyesalkan sikap presiden yang membiarkan rakyatnya hidup dalam situasi yang mencekam akibat tindakan Polri yang dirasakan masyarakat tidak profesional. "Pada hal presiden punya hak abolisi untuk merespon tuntutan masyarakat. Kenapa harus membentuk Tim Pencari Fakta, yang pada akhirnya tidak akan efektif dalam membantu penyelesaian masalah," kata Achmad. (fas/JPNN)
Selain itu, Sueyadi Culla juga mengkritisi DPR yang terkesan diam dalam menyikapi kasus penangkapan Bibid-Chandra. "Mestinya DPR juga melakukan fungsi-fungsi kontrol terhadap proses yang dilakukan Polri dalam menahan Bibid-Chandra. DPR sekarang makin aneh saja karena mereka teramat responsif terhadap kepentingan penguasa dan tuli terhadap hak-hak rakyatnya yang membutuhkan rasa keadilan dan kenyaman," ujar Sueyadi. Padahal pergerakan masyarakat sipil saat ini sudah mendelegitimasi kepercayaan terhadap kepolisian. Jika gejala ini tidak juga disikapi secara cerdas, sebentar lagi pergerakan sipil akan mengarahkan kekuatannya kepada presiden dan wakil rakyat yang duduk di DPR ini. "Modal dukungan yang diperoleh melalui demokrasi prosedural dalam pemilu tidak akan menjamin sebuah kekuasaan bisa berakhir sesuai dengan mekanisme apabila yang memperoleh dukungan itu ternyata tidak peka terhadap aspirasi masyarakatnya," imbuh Sueyadi Culla. Sementara Anggota Komisi III DPR, Achmad Rubaie menyesalkan sikap presiden yang membiarkan rakyatnya hidup dalam situasi yang mencekam akibat tindakan Polri yang dirasakan masyarakat tidak profesional. "Pada hal presiden punya hak abolisi untuk merespon tuntutan masyarakat. Kenapa harus membentuk Tim Pencari Fakta, yang pada akhirnya tidak akan efektif dalam membantu penyelesaian masalah," kata Achmad. (fas/JPNN)
No comments:
Post a Comment