TENGGARONG " Asisten Sekprov Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sulaiman Gafur yang akan segera dilantik sebagai penjabat bupati (Pj) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa dirinya berkewajiban mengantar Kukar menuju Pilkada 1 Mei 2010. Karenanya Sulaiman memastikan diri tak akan ikut-ikutan maju sebagai calon bupati Kukar. Selain itu, Sulaiman yang Senin (30/11) besok dilantik menjadi pj bupati Kukar juga menyatakan, pengesahan APBD Kukar juga akan menjadi prioritas. œJangankan niat maju (menjadi calon bupati Kukar, Red.), berpikir pun saya tidak pernah. Tugas pokok seorang penjabat itu ˜kan ada dua. Pertama penyelenggaraan pemerintah, kedua membawa sampai pilkada, terang Sulaiman, di sela-sela kunjungan kerja Gubernur Kaltim di beberapa desa di Tenggarong Seberang, Kukar, Sabtu (28/11). Soal anggaran, Sulaiman mengatakan, APBD Perubahan (APBD-P) 2009 dan APBD 2010 harus segera disahkan. Jika sampai akhir tahun, APBD 2010 belum juga diketok, dipastikan akan berdampak bagi keuangan Kukar maupun APBD Kaltim. œMasalahnya, bantuan keuangan dari pemprov bisa tidak terserap jika APBD Kukar terlambat disahkan. Itu berpengaruh bagi realisasi serapan anggaran APBD Kaltim, paparnya. How can you put a limit on learning more? The next section may contain that one little bit of wisdom that changes everything.Lantas, apa dirinya optimistis APBD 2010 bisa disahkan tepat waktu? Sulaiman menjelaskan, selama hubungan legislatif dan eksekutif harmonis, sebenarnya anggaran bisa cepat disahkan. œYa, harus maraton dan kerja keras menyelesaikan penyusunan, pembahasan, sampai pengesahannya, tambah mantan kepala Badan Perencanaan Daerah Kaltim ini. Sebagai informasi, saat Sulaiman menjabat pelaksana harian (Plh) Sekprov Kaltim --mengisi jabatan yang ditinggalkan Sekprov Syaiful Teteng yang cuti hingga akhirnya diganti-- pertengahan tahun ini, kondisi mepetnya waktu juga dihadapi. Kala itu, untuk menyelesaikan APBD 2010 Kaltim, Sulaiman yang juga ketua tim pembahasan anggaran daerah hanya memiliki rentang masa hingga sekitar sebulan. Ini terkait pergantian anggota DPRD Kaltim periode 2004-2009. Alhasil, Kaltim menjadi provinsi tercepat se-Indonesia untuk urusan pengesahan APBD tahun ini. Disinggung soal kebijakan strategis, terutama mutasi pejabat eselon 2 di Kukar, Sulaiman mengatakan, mutasi dilakukan sesuai kebutuhan. œDiprioritaskan bagi pejabat yang memasuki masa pensiun. Jika demikian, mutasi ˜kan tak bisa dihindarkan. Sesuai aturan, kebijakan terkait kepegawaian harus dikonsultasikan dengan Gubernur. Dilihat saja nanti lah, yang pasti mutasi sesuai kebutuhan, ujarnya lagi.(fel/jpnn/ara)
No comments:
Post a Comment