JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Jhonny Allen Marbun mengatakan, daerah-daerah penghasil energi harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Perhatian pusat jangan hanya kepada daerah yang masih produktif menghasilkan migas, namun juga kepadai daerah yang kini sudah tidak produktif lagi. Dia mengatakan hal tersebut lantaran hingga saat ini ada daerah yang dulunya penghasil migas, namun kini daerah itu kondisinya sangat memprihatinkan. Politisi dari Partai Demokrat itu menyebut kawasan Pangkalan Brandan, Sumut, yang dulunya menjadi penghasil minyak, namun kini seolah menjadi kota mati. It seems like new information is discovered about something every day. And the topic of tech is no exception. Keep reading to get more fresh news about tech.
Karenanya, dia berjanji akan memperjuangkan agar seluruh daerah yang dulu sempat menjadi sumber pendapatan negara, kini bisa mendapatkan perhatian berupa dana untuk pemulihan lingkungan. "Harus ada dana revival untuk pemulihan lingkungan. Saat ini sedang kita pertanyakan ke BP Migas supaya ada dana normalisasi," ujar Jhonny Allen Marbun kepada JPNN, akhir pekan lalu. Hanya saja, dia tidak menyebutkan berapa kiranya dana revival yang harus diterima daerah yang dulunya merupakan daerah penghasil. "Yang jelas ada hitung-hitungannya. Nanti saya tanyakan ke Kementrian ESDM dan BP Migas, karena memang ada dana untuk pemulihan lingkungan yang asalnya dari dana yang disisihkan dari keuntungan pengelolaan," ulasnya. Dia berharap, pemda juga pro aktif untuk menagih dana revival itu ke pemerintah pusat. "Karena pemerintah pusat itu perlu mendapat informasi yang jelas dan aim yang jelas dari daerah. Jadi, harus proaktif. Kami-kami yang ada di DPR dan DPD harus diajak bicara agar sinergis saat memperjuangkan hal-hal seperti itu," harapnya. (sam/JPNN)
Karenanya, dia berjanji akan memperjuangkan agar seluruh daerah yang dulu sempat menjadi sumber pendapatan negara, kini bisa mendapatkan perhatian berupa dana untuk pemulihan lingkungan. "Harus ada dana revival untuk pemulihan lingkungan. Saat ini sedang kita pertanyakan ke BP Migas supaya ada dana normalisasi," ujar Jhonny Allen Marbun kepada JPNN, akhir pekan lalu. Hanya saja, dia tidak menyebutkan berapa kiranya dana revival yang harus diterima daerah yang dulunya merupakan daerah penghasil. "Yang jelas ada hitung-hitungannya. Nanti saya tanyakan ke Kementrian ESDM dan BP Migas, karena memang ada dana untuk pemulihan lingkungan yang asalnya dari dana yang disisihkan dari keuntungan pengelolaan," ulasnya. Dia berharap, pemda juga pro aktif untuk menagih dana revival itu ke pemerintah pusat. "Karena pemerintah pusat itu perlu mendapat informasi yang jelas dan aim yang jelas dari daerah. Jadi, harus proaktif. Kami-kami yang ada di DPR dan DPD harus diajak bicara agar sinergis saat memperjuangkan hal-hal seperti itu," harapnya. (sam/JPNN)
No comments:
Post a Comment