TENGGARONG " Polres Kukar terus mengusut dugaan jual-beli surat keputusan (SK) pengangkatan tenaga tidak tetap daerah (T3D). Namun demikian, Kapolres Kukar Dono Indarto mengatakan, pihaknya saat ini masih fokus menunggu hasil sidang tiga terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong. Soal kemungkinan masih berkeliarannya makelar jual beli SK, Polres akan menindaklanjuti bila ada laporan yang masuk. Ketiga terdakwa yang saat ini menjalani persidangan, yakni, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar Didi Marzuki dan dua staf BKD, masing-masing, Romi Dian Umbaran, dan Weda. "Ini kan sudah disidangkan. Kami juga masih menunggu hasil sidangnya," tandas Dono. Sidang kasus jual beli SK T3D yang memasuki putusan sela seyogyanya digelar 12 November lalu, tetapi karena majelis hakim sibuk dengan program Mahkamah Agung (MA), sehinga sidangnya ditunda 23 November mendatang. Disinggung soal dugaan makelar SK T3D yang masih gentayangan, Kapolres mengaku sampai saat ini belum ada laporan baru. "Belum ada lagi laporan yang masuk. Kalau ada yang lapor, pasti kami usut," tegasnya.Sebelumnya, Kasat Reskrim Arif Budiman mengemukakan, kepolisian terus mengembangkan kasus jual beli SK yang berujung pada tindak pidana penipuan ini. œMasih terus disidik. Kemungkinan ada 1 tersangka baru. Tapi tunggu saja prosesnya, terang Arif, beberapa waktu lalu Lebih jauh, Arif mengatakan, pihaknya sudah memeriksa puluhan saksi untuk melengkapi berkas pemeriksaan. œTersangka yang baru ini merupakan pengembangan dari tiga terdakwa yang sudah menjalani persidangan. Tinggal melengkapi berkasnya saja. Tak lama lagi sudah bisa dilimpahkan ke kejaksaan, tambahnya. Untuk diketahui, modus penerbitan SK T3D palsu ini yakni menjanjikan kepada mereka yang mengurus kelengkapan menjadi T3D. Syaratnya, harus menyetor sejumlah uang. Dari 2.877 T3D yang SK-nya keluar setelah adanya edaran sekkab untuk tidak menerima T3D lagi, setengah di antaranya terindikasi memiliki SK bodong. So far, we've uncovered some interesting facts about tech. You may decide that the following information is even more interesting.
Dari information yang dirilis Tim Teknis Verifikasi T3D, 1.434 SK tumpang tindih nama karena hanya ada 567 nomor saja. Bahkan, satu nomor SK bisa dimiliki sampai 7 orang. Akhirnya, hanya satu orang dari satu nomor SK yang berhak menerima gaji dan yang lainnya tidak terdaftar di BKD. Bukti lainnya, beberapa kuitansi pembayaran œuang pelicin berkisar Rp 5 juta sampai Rp 20 juta per orang untuk penerbitan SK. Di kuitansi tersebut tertulis, œApabila SK tidak keluar dalam waktu satu bulan, uang kembali.Kasus ini pun ikut menyita perhatian anggota DPRD Kukar. Mereka ikut prihatin munculnya dugaan surat keputusan (SK) palsu atas pengangkatan T3D yang diterbitkan oknum makelar T3D. Mereka meminta kepolisian segera mengusut kasus ini hingga tuntas. œKami semua sedih atas kasus T3D ini. Saya tidak membayangkan bila ini terjadi pada keluarga kita yang ditipu makelar T3D. Jadi, saya kira, yang harus diusut tuntas adalah virus-virus makelar T3D sampai ke tingkat desa. Kalau tidak, maka akan terus terjadi seperti ini, tegas Sudirman, anggota DPRD Kukar. Kepala BKD Heldiansyah mengakui, makelar T3D masih berkeliaran dan terus menerbitkan SK palsu. Terbukti, dari temuan tim verifikasi, jumlah T3D terus bertambah. Padahal penambahan ini sudah dilarang sejak diterbitkannya PP Nomor 48/2005. Pada pasal 8 menyebutkan bahwa semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis.
œKita tidak tahu siapa yang menerbitkan SK itu, karena tidak ada dalam file BKD. Jumlahnya saat ini pun bukan lagi 2.877 seperti yang datanya kami peroleh dari meeting T3D, tetapi sekarang malah bertambah terus hingga 3.231 orang per tanggal 8 November lalu. Dari jumlah itu, nomor SK yang dimiliki hanya 1.340. Berarti, satu nomor SK bisa digunakan tiga sampai lima orang, tandasnya. (gs)
No comments:
Post a Comment