JAKARTA - Terus-menerus dituding dengan isu mengalirnya uang panas Bank Century ke kas kampanye SBY-Boediono saat pilpres membuat Partai Demokrat tersudut. Untuk membuktikan isu itu tidak benar, mereka siap bila dana kampanye tersebut kembali diaudit. "Demokrat secara partai dan untuk kepentingan presiden, yakni pilpres, siap diperiksa kalau memang ada aliran dana yang dituduhkan kepada Demokrat, pendukung Partai Demokrat, juga tim sukses SBY-Boediono," tutur anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Achsanul Qosasih dalam diskusi Misteri Bank Century di Warung Daun, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11). Menurut dia, dukungan fraksinya terhadap usul hak angket Century juga bertujuan membuktikan bahwa semua tudingan itu tidak benar. Achsanul menyebut ada empat persoalan yang menjadi aim untuk ditelusuri fraksinya. Salah satu persoalan tersebut adalah pengambilan keputusan bailout Rp 6,7 triliun. Selain itu, adakah pihak tertentu yang berkepentingan terhadap pengambilan keputusan tersebut, adakah PMS (penyertaan modal sementara) dari LPS (lembaga penjamin simpanan) ke Bank Century yang bocor, dan bagaimana tindak lanjut kasus hukum terhadap Bank Century. Dalam mengambil keputusan mendukung angket, fraksinya memang sengaja menunggu hasil audit BPK. Setelah ada laporan, barulah FPD tak ragu-ragu untuk memberikan dukungan. "Jadi, kami bukan penumpang gelap. Kami menunggu bus. Begitu tujuan jelas, baru naik," ujar Achsanul. Wakil ketua Komisi XI DPR itu menambahkan, fraksinya tidak akan menghalangi pemanggilan terhadap PPATK, Wapres Boediono, maupun Menkeu Sri Mulyani. Tapi, dia berharap desakan mundur terhadap Boediono dihentikan. "Jangan dulu dibangun opini kalau Boediono nggak mundur, terus angket terkendala," papar dia. It seems like new information is discovered about something every day. And the topic of tech is no exception. Keep reading to get more fresh news about tech.
Diskusi tersebut juga dihadiri anggota FPDIP Effendi Simbolon, mantan anggota Komisi XI Dradjad Wibowo, dan pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa. Effendi mengatakan, DPR mengusung hak angket karena tidak ada iktikad baik dari pemerintah untuk membuka skandal Bank Century. Karena itu, dia meminta, khusus terkait dengan angket Century tersebut, FPD sebagai pendukung utama pemerintah tidak masuk ke pansus angket. "SBY harus legawa dengan tidak menempatkan kadernya di pansus angket," ujar dia. Kalaupun ada kadernya yang masuk, menurut dia, Demokrat tidak boleh mengambil posisi pimpinan pansus. Pendekatan proporsional seperti yang diatur UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak bisa digunakan. "Itu bukan masalah ketua komisi atau ketua DPR (yang dibagi berdasar asas proporsionalitas, Red). Bagaimanapun, subjektivitas dan moral hazard pasti ada," terang dia. Dradjad mengatakan, PPATK harus berani mengungkap aliran dana Century. Sebab, ada sejumlah transfer sesudah LPS mengucurkan dana ke Bank Century. Menurut dia, PPATK bisa fokus pada transfer yang melibatkan "Dua Bravo dan Tiga Romeo". Sayang, dia tak bersedia menjelaskan istilah itu. "Dari sana, nanti ada pintu kecil," tutur Dradjad yang menolak menjelaskan lebih lanjut soal "Dua Bravo dan Tiga Romeo" tersebut. "Dengan kode itu saja, yang merasa pasti deg-degan," ungkap dia. Dradjad menambahkan, laporan audit BPK yang telah diserahkan ke DPR menemukan penyaluran PMS dari LPS sebesar Rp 2,89 triliun. Dana yang dikucurkan setelah 18 Desember 2008 tidak punya dasar hukum. Sebab, Perppu No 4 Tahun 2008 yang menjadi dasar keputusan bailout Century sudah ditolak DPR pada 18 Desember 2008. Kalau pejabat negara mengeluarkan dana tanpa dasar hukum, imbuh dia, ada unsur pelanggaran pidana, baik pidana tipikor maupun nontipikor. Lebih lanjut, BPK wajib melaporkan indikasi pidana tersebut ke penegak hukum. "Itu diatur UU"BPK. Bahkan, anggota BPK yang tidak melaporkan tindak pidana berdasar auditnya diancam pidana," tegas dia. (pri/tof)
Diskusi tersebut juga dihadiri anggota FPDIP Effendi Simbolon, mantan anggota Komisi XI Dradjad Wibowo, dan pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa. Effendi mengatakan, DPR mengusung hak angket karena tidak ada iktikad baik dari pemerintah untuk membuka skandal Bank Century. Karena itu, dia meminta, khusus terkait dengan angket Century tersebut, FPD sebagai pendukung utama pemerintah tidak masuk ke pansus angket. "SBY harus legawa dengan tidak menempatkan kadernya di pansus angket," ujar dia. Kalaupun ada kadernya yang masuk, menurut dia, Demokrat tidak boleh mengambil posisi pimpinan pansus. Pendekatan proporsional seperti yang diatur UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak bisa digunakan. "Itu bukan masalah ketua komisi atau ketua DPR (yang dibagi berdasar asas proporsionalitas, Red). Bagaimanapun, subjektivitas dan moral hazard pasti ada," terang dia. Dradjad mengatakan, PPATK harus berani mengungkap aliran dana Century. Sebab, ada sejumlah transfer sesudah LPS mengucurkan dana ke Bank Century. Menurut dia, PPATK bisa fokus pada transfer yang melibatkan "Dua Bravo dan Tiga Romeo". Sayang, dia tak bersedia menjelaskan istilah itu. "Dari sana, nanti ada pintu kecil," tutur Dradjad yang menolak menjelaskan lebih lanjut soal "Dua Bravo dan Tiga Romeo" tersebut. "Dengan kode itu saja, yang merasa pasti deg-degan," ungkap dia. Dradjad menambahkan, laporan audit BPK yang telah diserahkan ke DPR menemukan penyaluran PMS dari LPS sebesar Rp 2,89 triliun. Dana yang dikucurkan setelah 18 Desember 2008 tidak punya dasar hukum. Sebab, Perppu No 4 Tahun 2008 yang menjadi dasar keputusan bailout Century sudah ditolak DPR pada 18 Desember 2008. Kalau pejabat negara mengeluarkan dana tanpa dasar hukum, imbuh dia, ada unsur pelanggaran pidana, baik pidana tipikor maupun nontipikor. Lebih lanjut, BPK wajib melaporkan indikasi pidana tersebut ke penegak hukum. "Itu diatur UU"BPK. Bahkan, anggota BPK yang tidak melaporkan tindak pidana berdasar auditnya diancam pidana," tegas dia. (pri/tof)
No comments:
Post a Comment