JAKARTA - Anggota DPR asal Provinsi Riau Wan Abu Bakar optimis Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menganggarkan dana untuk penyelesaiaan pembangunan proyek Pelabuhan Pengelolaan Ikan di Tanjung Samak, Kabupaten Meranti, bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). ˜Penyelesaian pembangunan proyek pelabuhan ikan yang terletak di kabupaten Astaga.com lifestyle on the net tersebut sudah lama kita usulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik disampaikan melalui menterinya Fadel Muhammad pada saat rapat dengan komisi IV DPR RI maupun melalui dirjennya. Kementerian bersangkutan berjanji akan memasukkan ke dalam APBN-P yang saat ini masih dalam proses, demikian dikatakan mantan Gubernur Riau itu kepada JPNN, Minggu (7/2). Disebutkan Wan, dermaga sepanjang 120 meter yang dibiayai oleh APBN dan APBD pProvinis Riau bersama Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan awal, saat ini fisiknya masih terbengkalai. Ini lantaran anggaran yang sangat terbatas itu tidak mencukupi keperluan yang ada, sehingga untuk melanjutakn itu perlu dukungan dari pusat. The information about indonesia presented here will do one of two things: either it will reinforce what you know about indonesia or it will teach you something new. Both are good outcomes.
Oleh karena itu, untuk penyelesaian ini tentu harus mendapat kucuran dana kembali terutama dari pusat, sebab kalau ini tidak ditangani dengan cepat maka pembangunan yang terbelangkalai itu akan sia-sia bahkan bisa hancur sebelum dimanfaatkan, ujarnya. Selain itu, sebut Wan, fasilitas sebagai pendudukung aktivitas perikanan juga belum tersedia. Seperti Kapal Ikan ukuran diatas 60 GT untuk wilayah Laut Cina Selatan, instalasi pembangunan industri pengelolahan ikan, surimi, pabrik es, cold storage, SPBU, air bersih, listrik serta bengkel. Pemerintah juga harus mendukung mengadakan berbagai fasilitas-fasilitas lain yang menjadi penunjang berjalannya dengan baik mengenai perikanan di daerah tersebut. Kalau pelabuhan pengelolaan ikan ini nanti beroperasi, tentunya perekonomian masyarakat sekitarnya akan bangkit, terangnya. Politisi asal PPP berjanji akan menyampaikan lagi persoalan ini kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad yang rencananya besok, Senin (8/2) menghadiri RDP lanjutan dengan komisi IV DPR RI. Kalau kita lihat dari APBN-P yang diusulkan Menteri terdapat anggaran untuk sarana dan prasarana pelabuhan ikan di Indonesia, makanya saya akan menegaskan agar dalam rapat besok pelabuhan pengelolaan ikan di kabupaten Meranti tersebut bisa masuk di dalam APBN-P itu, pungkasnya. (yud/jpnn)
Oleh karena itu, untuk penyelesaian ini tentu harus mendapat kucuran dana kembali terutama dari pusat, sebab kalau ini tidak ditangani dengan cepat maka pembangunan yang terbelangkalai itu akan sia-sia bahkan bisa hancur sebelum dimanfaatkan, ujarnya. Selain itu, sebut Wan, fasilitas sebagai pendudukung aktivitas perikanan juga belum tersedia. Seperti Kapal Ikan ukuran diatas 60 GT untuk wilayah Laut Cina Selatan, instalasi pembangunan industri pengelolahan ikan, surimi, pabrik es, cold storage, SPBU, air bersih, listrik serta bengkel. Pemerintah juga harus mendukung mengadakan berbagai fasilitas-fasilitas lain yang menjadi penunjang berjalannya dengan baik mengenai perikanan di daerah tersebut. Kalau pelabuhan pengelolaan ikan ini nanti beroperasi, tentunya perekonomian masyarakat sekitarnya akan bangkit, terangnya. Politisi asal PPP berjanji akan menyampaikan lagi persoalan ini kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad yang rencananya besok, Senin (8/2) menghadiri RDP lanjutan dengan komisi IV DPR RI. Kalau kita lihat dari APBN-P yang diusulkan Menteri terdapat anggaran untuk sarana dan prasarana pelabuhan ikan di Indonesia, makanya saya akan menegaskan agar dalam rapat besok pelabuhan pengelolaan ikan di kabupaten Meranti tersebut bisa masuk di dalam APBN-P itu, pungkasnya. (yud/jpnn)
No comments:
Post a Comment