JAKARTA- Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri memerintahkan kepada seluruh Kapolda di Astaga.com lifestyle on the net untuk bekerjasama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di daerah untuk menuntaskan tindak pidana pajak. Hal ini disebabkan makin kompleknya tindak pidana dalam sengketa perpajakan di Astaga.com lifestyle on the net dan memerlukan tindakan dari polisi. "Segera setelah kembali dari acara ini (para kapolda) untuk duduk bersama menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum," ujar Kapolri dalam sambutannya saat penandatanganan nota kesepahamaan MoU penegakan hukum perpajakan antara Bareskrim Polri dengan Ditjen Pajak, Selasa (23/2) Kapolri juga meminta Kanwil Pajak di daerah bersama Kapolda untuk duduk bersama menyusun Standard Operating Procedure (SOP) menindaklanjuti MoU ini. Dengan SoP ini, diharapkan langkah-langkah penegakan hukum perpajakan berlangsung lebih cepat. "Ini merupakan implementasi sinergis Polri dengan Departemen Keuangan," papar kapolri. Sometimes the most important aspects of a subject are not immediately obvious. Keep reading to get the complete picture.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan Mou ini merupakan pembaruan nota kesepahaman serupa yang dilakukan tahun 2004 silam. Diharapkan, target pencapaian pajak yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan kerjasama ini. "Ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penegakan hukum," ujar Sri Mulyani. Nantinya, kerjasama polri yang diberikan dalam bentuk bantuan penyidikan, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Usai MoU itu, Direktur Intelejen dan Penyidikan Ditjen Pajak, Pontas Pane menambahkan dengan MoU ini Ditjen Pajak mengharuskan setiap kanwil di daerah melakukan penyidikan. Dalam satu tahun, kanwil diberikan jatah minimal dua kasus pajak yang harus terungkap dan diselesaikan. Ada juga yang dijatah tiga dan satu kasus, tergantung wilayah mereka. "Kita bisa menarget kanwilnya agar bisa melaksanakan, penyidikan minimal dua, dalam setahun ada yang tiga, (juga) ada yang dua, ada yang satu, ini akan bekerjasama dengan polri." ujarnya. Dalam acara tersebut hadir seluruh Kapolda dan Kakanwil Pajak dari seluruh Indoensia.(zul/jpnn)
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan Mou ini merupakan pembaruan nota kesepahaman serupa yang dilakukan tahun 2004 silam. Diharapkan, target pencapaian pajak yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan kerjasama ini. "Ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penegakan hukum," ujar Sri Mulyani. Nantinya, kerjasama polri yang diberikan dalam bentuk bantuan penyidikan, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Usai MoU itu, Direktur Intelejen dan Penyidikan Ditjen Pajak, Pontas Pane menambahkan dengan MoU ini Ditjen Pajak mengharuskan setiap kanwil di daerah melakukan penyidikan. Dalam satu tahun, kanwil diberikan jatah minimal dua kasus pajak yang harus terungkap dan diselesaikan. Ada juga yang dijatah tiga dan satu kasus, tergantung wilayah mereka. "Kita bisa menarget kanwilnya agar bisa melaksanakan, penyidikan minimal dua, dalam setahun ada yang tiga, (juga) ada yang dua, ada yang satu, ini akan bekerjasama dengan polri." ujarnya. Dalam acara tersebut hadir seluruh Kapolda dan Kakanwil Pajak dari seluruh Indoensia.(zul/jpnn)
No comments:
Post a Comment